Tuduhan Pengalihan Kernel di Tapung Isapan Jempol, Pemilik Gudang Sebut Narasi "Video Usang" Sengaja Digoreng!

Tuduhan Pengalihan Kernel di Tapung Isapan Jempol, Pemilik Gudang Sebut Narasi "Video Usang" Sengaja Digoreng!

Redaksi       Comment   

KAMPAR - Pemilik gudang di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, berinisial DM, angkat bicara terkait pemberitaan miring yang menyudutkan usahanya terkait dugaan pengalihan inti sawit (kernel) milik PTPN IV. (16/02/2026).

Dengan nada bicara tinggi dan tegas, DM menyebut narasi yang dibangun sejumlah pihak adalah asumsi prematur yang dipaksakan dan cenderung menjurus pada pembunuhan karakter.

Menanggapi isu panas tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) dilaporkan telah turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. Hasilnya? Zonk.

Tidak ditemukan satu butir pun inti sawit (kernel) sebagaimana yang dituduhkan dalam pemberitaan sebelumnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa gudang tersebut hanya berisi tumpukan Cangkang Sawit (Palm Kernel Shell), yang secara nilai ekonomi dan legalitas jauh berbeda dengan inti sawit.

"Silakan cek, jangan bicara pakai asumsi di balik meja. APH sudah turun, dan faktanya yang ada hanya cangkang sawit. Kalau tidak mengerti perbedaan kernel dan cangkang, sebaiknya belajar dulu sebelum menyebar narasi yang menyesatkan publik," cetus DM saat dikonfirmasi, Senin (16/02).

DM menyayangkan adanya penyebaran potongan video atau foto yang dijadikan dasar tuduhan. Ia menegaskan bahwa dokumentasi yang beredar kuat dugaan adalah rekaman lama (file lawas) sekitar dua bulan lalu yang sengaja dimunculkan kembali oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kegaduhan.

"Itu video dua bulan lalu! Saat ini sama sekali tidak ada aktivitas seperti yang dituduhkan. Menggunakan video usang untuk menghakimi kondisi hari ini adalah bentuk jurnalisme dangkal yang sangat merugikan," tegasnya dengan nada pedas.

Terkait tuduhan keterlibatan dalam sindikat penggelapan aset negara atau kerugian BUMN, DM memperingatkan semua pihak agar tidak bermain api dengan data yang tidak valid.

"Jangan mencoba membenturkan usaha masyarakat dengan aparat atau instansi negara lewat opini yang dipelintir. Kami menghormati hukum, tapi kami tidak akan tinggal diam jika difitnah dengan data sampah," tambahnya.

Hingga saat ini, kondisi di lokasi terpantau kondusif dan tidak ditemukan adanya aktivitas ilegal. Fakta bahwa yang tersedia hanya tumpukan cangkang sawit secara otomatis mematahkan seluruh spekulasi mengenai "pengalihan muatan" atau "penyamaran tonase" yang sebelumnya dituduhkan secara keji. (Tim Redaksi).

Raker 1 SP Riaupulp PT.RAPP Bersama DPD K SPSI Provinsi Riau.Kebebasan Berserikat dan Berafiliasi Untuk Meningkatkan Solidaritas

Raker 1 SP Riaupulp PT.RAPP Bersama DPD K SPSI Provinsi Riau.Kebebasan Berserikat dan Berafiliasi Untuk Meningkatkan Solidaritas

Redaksi       Comment   

PEKANBARU_Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Roni Rakhmat, S.STP, M.Si, secara resmi membuka Rapat Kerja (Raker) Federasi Serikat Pekerja Industri Bahan Industri (F SP IBI) Riau Pulp PT RAPP–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K SPSI).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Citismart, Jalan Gatot Subroto, Pekanbaru, Jumat (30/01/26) pagi, dengan mengusung tema “Kebebasan Berserikat dan Berafiliasi untuk Meningkatkan Solidaritas.”

Berita acara Bergabung Pernyataan SP Riaupulp.

1. Bergabung dengan DPD K.SPSI Provinsi Riau Pimpinan Ketua NURSAL TANJUNG 

2. Hal-hal yang berkaitan dengan penggabungan sesuai dengan aturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di serahkan sepenuhnya pelaksanaan nya kepada DPD K SPSI Provinsi Riau.

3. SP Riaupulp berjanji akan mematuhi ketentuan sesuai dengan aturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Roni Rakhmat menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur Riau yang berhalangan hadir karena agenda lain. Ia mengapresiasi pelaksanaan rapat kerja sekaligus deklarasi penggabungan federasi yang dinilainya sebagai langkah bijak dan positif bagi penguatan organisasi serikat pekerja.

“Rapat kerja ini jangan dimaknai sebagai rutinitas seremonial semata, tetapi menjadi momentum evaluasi diri. Apa yang masih kurang, itu yang kita perbaiki bersama. Aspirasi anggota harus disampaikan sesuai tempat dan mekanismenya,” ujar Roni.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota serikat, terutama dalam memahami regulasi ketenagakerjaan yang terus berkembang setiap tahun. Menurutnya, penguasaan aturan dan pengetahuan menjadi kunci agar serikat pekerja mampu berperan maksimal dan tidak tertinggal.

Selain itu, Roni mendorong penguatan kemampuan negosiasi di lapangan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis tanpa konflik. Ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap tempat kerja dan perusahaan harus berjalan seiring dengan perjuangan hak-hak pekerja.

“Perusahaan adalah rumah kedua bagi para pekerja. Jika perusahaan terganggu, tentu karyawan juga akan terdampak. Maka, hubungan yang dibangun harus saling menguatkan,” tambahnya.

Roni juga mengapresiasi soliditas dan komunikasi antar organisasi serikat yang dinilainya semakin baik. Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi undangan meski dengan keterbatasan tempat. Ia optimistis serikat pekerja ke depan akan semakin besar, kuat, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya.

Sementara itu, Human Resource Development (HRD) PT RAPP, Hermawan, ST, MM, SH, menjelaskan bahwa Raker kali ini juga menandai perubahan struktur organisasi, baik pada tingkat federasi maupun konfederasi.

“Awalnya federasi ini berada di bawah Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia, kini bertransformasi menjadi F SP IBI dengan konfederasi K SPSI. Rapat kerja ini menjadi yang pertama di bawah naungan K SPSI,” jelas Hermawan.

Ia menegaskan bahwa perusahaan menyambut baik dinamika organisasi tersebut. Menurutnya, perubahan merupakan hal yang wajar selama membawa dampak positif, terutama dalam mendorong profesionalisme dan kemandirian serikat pekerja.

Hermawan juga menyoroti sejarah panjang kemitraan antara PT RAPP dengan K SPSI yang selama ini terjalin dengan baik. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat melalui komunikasi yang konstruktif serta pembinaan berkelanjutan dari pemerintah, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

“Pesan kami dari perusahaan, jangan terjebak pada kegiatan yang hanya bersifat seremonial. Rapat kerja harus menghasilkan program kerja yang konkret dan benar-benar menyentuh kebutuhan anggota,” tegasnya.

Saat ini, jumlah anggota serikat pekerja PT RAPP tercatat sekitar 2.000 orang dan masih berpotensi bertambah. Perusahaan berharap organisasi serikat dapat terus berkembang dan berperan aktif dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

Kheysa

Wakil Bupati Bangka Barat Menggerakkan BAZNAS, Zakat Dijadikan Senjata Kesejahteraan

Wakil Bupati Bangka Barat Menggerakkan BAZNAS, Zakat Dijadikan Senjata Kesejahteraan

Redaksi       Comment   

Mentok, Bangka Barat — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menegaskan arah pembangunan yang berpihak langsung pada rakyat melalui kolaborasi nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Momentum Hari Ulang Tahun ke-25 BAZNAS Republik Indonesia di Masjid Agung Baiturrahman, Mentok, Selasa (20/1/2026), tidak dibiarkan berhenti sebagai seremoni, tetapi diwujudkan dalam aksi pelayanan sosial, penyaluran zakat, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Wakil Bupati Bangka Barat, H. Yus Derahman, yang hadir mewakili Bupati Bangka Barat, menegaskan bahwa BAZNAS telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, memperkuat ekonomi umat, meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan kesehatan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memastikan zakat, infak, dan sedekah dikelola secara amanah, profesional dan tepat sasaran sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial.

“Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk terus mendukung program dan kegiatan BAZNAS serta mengajak seluruh aparatur, pelaku usaha, dan masyarakat agar menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi negara yang terpercaya,” tegas H. Yus Derahman.

Komitmen itu terlihat bukan hanya dalam pernyataan, tetapi dalam gestur dan kehadiran langsung di tengah masyarakat. Di antara deretan kursi dan karpet merah masjid, tangan Wakil Bupati Bangka Barat tampak menggenggam tangan seorang penerima manfaat. Tidak ada jarak protokoler yang kaku. Momen itu menjadi simbol relasi kuasa yang dibalikkan bahwa pemerintah hadir bukan untuk dilayani, tetapi melayani.

Tatapan mata penerima zakat yang tertunduk mencerminkan rasa hormat dan harap. Di titik itu, zakat tidak lagi sekadar bantuan, tetapi menjadi sarana pemulihan martabat. Kebijakan sosial menemukan wajah manusianya.

Di sudut lain masjid, warga lanjut usia duduk sabar menunggu giliran pemeriksaan kesehatan gratis. Petugas medis BAZNAS mencatat tekanan darah, mendengar keluhan dan memberi arahan dengan telaten. Layanan kesehatan tersebut menjadi bukti bahwa zakat tidak berhenti sebagai laporan administrasi, tetapi menjelma hak dasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.

Sementara itu, di lorong masjid, anak-anak muda dan pelajar bersila di lantai mengikuti lomba melukis kaligrafi. Kuas kecil yang bergerak perlahan di atas kertas bukan sekadar aktivitas seni, melainkan simbol investasi nilai. Zakat, dalam konteks ini, tidak hanya menguatkan perut, tetapi juga membangun jiwa, karakter dan peradaban generasi Bangka Barat.

Kolaborasi Wakil Bupati Bangka Barat dan BAZNAS ini memperlihatkan model tata kelola sosial yang saling menguatkan. Pemerintah daerah berperan sebagai pengarah kebijakan dan pemberi legitimasi, sementara BAZNAS menjalankan fungsi teknis distribusi kesejahteraan umat. Sinergi tersebut menegaskan bahwa pembangunan sosial yang efektif membutuhkan kerja bersama antara negara dan lembaga keagamaan resmi.

Momentum HUT ke-25 BAZNAS juga menjadi refleksi posisi strategis zakat dalam pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS RI mencatat potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunan masih belum optimal. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.

Melalui kolaborasi ini, Bangka Barat menampilkan contoh bahwa zakat dapat menjadi instrumen kebijakan keadilan sosial, bukan sekadar praktik karitatif sesaat. Slogan BAZNAS “Zakat Menguatkan Indonesia” menemukan relevansinya di tingkat lokal ketika zakat dikelola secara terstruktur, berpihak dan berkelanjutan.

Di usia seperempat abad, BAZNAS bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menegaskan bahwa pembangunan tidak selalu dimulai dari proyek besar dan gedung tinggi. Ia bisa lahir dari masjid, dari tangan ke tangan, dari empati yang diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.

Di Mentok, hari itu, zakat tidak hanya dibagikan. Ia dijadikan alat pemberdayaan. Ia dijadikan wajah negara yang hadir di tengah rakyat.

Indah

D.SILALAHI: “SPBU 54.67121 CANDI WATES PRIGEN HARUS SEGERA DITUTUP!!!”

D.SILALAHI: “SPBU 54.67121 CANDI WATES PRIGEN HARUS SEGERA DITUTUP!!!”

Redaksi       Comment   

PASURUAN — Dugaan kuat penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada SPBU 54.67121 yang berlokasi di Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang dinilai telah melanggar aturan distribusi BBM dan merugikan masyarakat luas.

D. Silalahi, pemerhati kebijakan publik sekaligus pimpinan media, dengan tegas menyatakan bahwa SPBU 54.67121 harus segera ditutup apabila terbukti melakukan praktik ilegal secara sistematis dan berulang.

“BBM bersubsidi adalah hak rakyat kecil. Jika SPBU dengan sengaja menyalurkannya kepada pelansir atau pihak yang tidak berhak, maka itu adalah kejahatan ekonomi dan harus ditindak tegas. Jangan ada kesan pembiaran,” tegas D. Silalahi.

Dugaan Pelanggaran

Berdasarkan laporan masyarakat dan pantauan lapangan, SPBU tersebut diduga:

Melayani pelansir BBM bersubsidi menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi

Melakukan pengisian berulang kepada pihak yang sama

Mengabaikan aturan penyaluran yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas

Kondisi ini menyebabkan kelangkaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta mencederai rasa keadilan sosial.

Desakan Penindakan

D. Silalahi mendesak:

PT Pertamina Patra Niaga untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mencabut izin operasional SPBU 54.67121 jika pelanggaran terbukti

Aparat Penegak Hukum agar tidak ragu memproses secara pidana pihak-pihak yang terlibat

BPH Migas dan Pemda setempat meningkatkan pengawasan ketat terhadap seluruh SPBU di wilayah Pasuruan

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM. Jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka kepercayaan publik akan runtuh,” tambahnya.

Masyarakat berharap pemerintah dan aparat bertindak cepat, transparan, dan tegas demi menjaga marwah hukum serta memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.

🖊️ D.SILALAHI

Pemerhati Kebijakan Publik

Pengelola Salah Satu Gelper di Pekanbaru " Sempat Diviralkan " Dia Berkata !!!!

Pengelola Salah Satu Gelper di Pekanbaru " Sempat Diviralkan " Dia Berkata !!!!

Redaksi       Comment   

Ilustrasi

Pekanbaru -  Lagi dan lagi, Gelanggang Permainan (Gelper) di Pekanbaru kembali di hebohkan oleh oknum yang diduga ada kepentingan dengan dalih seolah-olah kebal hukum.

Kali ini yang menjadi sasaran oknum tersebut yaitu salah satu Gelanggang permainan (Gelper) yang beroperasi di Jl. Riau Pekanbaru.

Pengelola Gelper Jon Ketek kepada media ini terkait namanya disebut-sebut mengatakan, “saya gak paham apa maksud dan tujuan nya dengan membawa-bawa nama saya”, saya tidak pernah ada masalah dengan yang bersangkutan,” ujarnya.

“Selama saya disini, siapapun yang datang menjumpai saya, selalu saya sambut dengan baik,” sebutnya.

Lanjutnya, jika ada yang merasa gak suka dengan cara saya, itu hak mereka, yang pasti saya menganggap semua itu kawan,” katanya.

Terakhir dikatakannya, Gelper di Pekanbaru ini bukan hanya tempat saya saja, kenapa hanya tempat saya saja yang disorot, tapi biarlah, itu hak nya,” tutupnya.

Dalam hal ini, pimpinan LSM BASMI Riau, Fadli angkat bicara, dikatakannya, “saya mengapresiasi pemberitaan media online terkait maraknya sarang judi Gelper yang beroperasi di Pekanbaru,” sebutnya.

Untuk diketahui, ada beberapa gelper yang beroperasi di Pekanbaru ini, saran saya, jika mau di viralkan, ya viralkan semuanya, jangan hanya satu tempat saja yang di viralkan, jangan tebang pilih, jadi kesannya ada kepentingan,” ucapnya.

Red/R

Kuwu Mulyasari Memiliki Jiwa Kharismatik dan Komperahensif Harapan Masyarakat

Kuwu Mulyasari Memiliki Jiwa Kharismatik dan Komperahensif Harapan Masyarakat

Redaksi       Comment   

Tasikmalaya - Dalam rangka kunjungan para Tiim edukasi Jakarta yang tergabung beberapa komponen organisasi sosial media, LSM dan para awak media untuk membangun sinergitas kepada Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Minggu. (4/1/26) 

Dalam Kunjungan dan Silaturahim Tim Edukasi di kediaman Kepala Desa Mulyasari. Dudung Suiryana mendapatkan sambutan atau penerimaan tamu jauh yang penuh keakraban dan Familyer Oleh Kuwu Setempat. 

Tentu hal ini, sangatlah Penting untuk membangun langkah komunikasi masyarakat, organisasi yang siap mendukung program pemerintahan Desa Setempat (Mulyasari-red) dalam melaksanakan kebijakan pembangunan demi untuk mewujudkan kemajuan Desanya dan perekonomian rakyat serta kesejahteraan masyarakat desanya secara gotong royong membangun Desa.

Adapun yang hadir dalam kunjungan dan silaturahmi dikediaman kepala Desa Mulyasari. Dudung Suiryana. diantaranya ; tokoh masyarakat setempat, Bambang Sugianto., serta masyarakat setempat Istri dari Seorang Journalist Jakarta. (Sebut saja Te' Neng),.

Ketua.Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pembangunan Indonesia (DPW-GNPPI) Jawa Barat. RM. 

Rhagil Asmara Satya negoro.,

Ketua Umum forum penulis dan wartawan Indonesia (FPWI). Rukmana., 

Ratno Saputra 

Kordinator liputan media Polri investigasi., 

Pemimpin Umum berita polri independen 91. Com. $astra Suganda., serta Sugianto 

Perwakilan media doeta Indonesia dan Humas DPP Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPP. AWPI) Jakarta. 

Tim Pena Edukasi Jakarta telah memberikan Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Desa Mulyasari. Dudung Suiryana atas kepedulian terhadap keluhan masyarakatnya, dengan atas kebijaksanaannya yang sangat diharapkan dan ditunggu oleh masyarakat Desa yang sangat membutuhkan solusi dan penyelesaian sejati yang dialami oleh masyarakat Desa saat ini. 

Tim edukasi juga memberikan masukan kepada abdi masyarakat maupun masyarakat setempat. Sehingga dapat membangun komunikasi, tradisi sosial yang merupakan mekanisme fungsional yang esensial untuk menjaga stabilitas perekonomian, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat setempat untuk mendorong kemajuan Desa secara berkelanjutan. 

Kepala Desa Mulyasari. Dudung Suryana. Mengatakan. Kami selaku Kuwu (Kepala Desa-red), sangat senang dikunjungi oleh warga setempat dan para rekan-rekan lembaga dan media dari Jakarta. 

Kamipun berharap kepada Masyarakat Desa Mulyasari serta LSM rekan-rekan media dari Jakarta dapat memberikan masukan serta menyampaikan aspirasi masyarakat desa setempat, " Pesannya. 

Masih Kata. Dudung. Bahwa Makna silaturahmi antara lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan desa adalah sebagai aset membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan kerja sama, komunikasi, serta keharmonisan sosial untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan pengelolaan desa yang efektif dan partisipatif, " Katanya

"Juga dapat mempererat Persaudaraan dan Kerukunan bersama serta berfungsi sebagai pondasi utama untuk menciptakan hubungan yang harmonis, rasa kebersamaan, dan kedamaian di antara berbagai elemen desa untuk dijadikan sarana Komunikasi Efektif Menjadi jembatan penting untuk memfasilitasi komunikasi dua arah. Lembaga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa," Jelas Dudung. 

Dudung. Menambahkan, sementara pemerintah desa dapat menyalurkan informasi dan kebijakan kepada warga untuk

Membangun Sinergi dan mampunya maupun Pertemuan dan interaksi rutin menumbuhkan rasa saling pengertian dan kerja sama yang solid antar lembaga Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa, "katanya.

Tokoh Pemuda/ Masyarakat Setempat . Bambang Sugianto (50) Menyampaikan. Bahwa Pak Kuwu tentu sangat bijak dalam mengambil keputusan dalam menjalankan program-program Pemerintahan Desa dan tentu akan memprioritaskan kepentingan masyarakat, karena beliau yang selalu akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, agar dapat membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, dan yang intinya bahwa kepala desa akan tetap memperjuangkan hak masyarakat yang terikat oleh perjanjian sewa tanah Kas Desa tersebut, " Tuturnya. 

Ketua. Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pembangunan Indonesia (DPW-GNPPI) Jawa Barat. RM. Rhagil Asmara Satyanegoro.yang didampingi Tim Rekan-rekan Media Jakarta. Mengatakan, kami bersama Rekan-rekan sebagai tim edukasi, telah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Desa 

(Kuwu-red) Mulya sari Kecamatan Salopa Tasikmalaya. Bahwa beliau (Dudung Suryana-red) figur seorang pemimpin yang memiliki jiwa kharismatik, bijaksana dan Komperahensif dalam menampung keluhan masyarakatnya, dalam pertemuan tersebut beliau berjanji memberikan solusi yang terbaik dan akan memperjuangkan dan mengembalikan sepenuhnya hak masyarakat yang memiliki perikatan perjanjian sewa tanah Kas Desa yang dibuat secara tertulis sah menurut Undang-Undang dan juga berlaku sebagai undang-undang, " Tegasnya. 

Lebih lanjut. Rhagil juga mengatakan, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat dengan asas etika baik telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa

" Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata (asas kebebasan berkontrak dan itikad baik) ". 

Jika ada perjanjian tertulis tersebut yang menjadi acuan utama. Pihak manapun tidak bisa sepihak mengganti penyewa/mengakhiri sewa di tengah jalan kecuali ada pelanggaran kontrak atau klausul yang memperbolehkan.

Adapun Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan haknya melalui proses musyawarah atau mengajukan gugatan ke pengadilan," Pungkasnya.

( Rina)